TRANSNEWS1.COM, LUWU TIMUR – Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu Timur melaksankan sosialisasi pajak daerah tahun 2019. Sosialisasi ini diikuti 266 peserta terdiri dari pelaku usaha restoran, hiburan dan penambang MBLB, Bendahara Pengeluaran OPD dan Kecamatan serta pejabat dan staf bidang Pendapatan.
Sosialisasi pajak daerah ini dibuka Asisten Administrasi Umum, Aini Endis Anrika mewakil Bupati Luwu Timur. Kegiatan dipusatkan di Gedung Wanita Simpurusiang Malili, Kamis (14/11/2019).
Dalam sambutan itu, Aini Endis Anrika mengatakan sosialisasi ini untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak dan wajib pungut pajak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Ia menambahkan, bahwa saat ini pemerintah daerah telah menerapkan sistem online pembayaran beberapa pajak daerah berupa pemasangan Mechine Point Of Sale (MPOS) maupun Tapping Tools untuk wajib pajak.
“Dengan penggunaan alat ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabel penerimaan pendapatan pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak restoran dan BPHTB,” ungkapnya.
Hal ini kata Endis, juga merupakan hasil kerjasama antara pemerintah daerah, BPN dan PT Bank Sulselbar yang diprakarsai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI program Kopsurgah KPK yakni optimalisasi pendapatan daerah.
Kepala Sub Bidang Keberatan, Banding dan Pengkajian Pendapatan Daerah BPKD, Chaeruddin mengatakan kegiatan sosialisasi ini untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah. Narasumber sosialisasi yakni Dr Alimuddin selaku Akademisi Unhas Makassar, Andi Hasanuddin selaku Pemeriksa Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Yakop Lili yang juga Kanit Tipikor Polres Luwu Timur.
“Usulan MPOS tahap 2 untuk pajak restoran sebanyak 34 buah dan untuk pajak hotel menunggu alat sebanyak 10 buah. Kami ucapkan terima kasih kepada penguasa restoran yang telah memanfaatkan MPOS” tutupnya.
Discussion about this post