74 Tahun Desaku

Genap sudah 74 tahun Indonesia merdeka. Selama itu pula pemerintahan yang terus berganti berusaha membangun dan memoles desa-desa dari Sabang sampai Merauke.

Sejak kepemimpinan presiden pertama Ir. Soekarno atau di masa orde lama, pembangunan desa sudah menjadi salah satu tujuan pembangunan nasional. Di masa ini sudah dikenal sebutan Desa Praja yang memiliki pengertian satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hak dan otonomi tersendiri di samping tugas dan kewenangan juga tersendiri yang cenderung lebih terperinci dan tertata lebih bagus.

Kemudian masa berganti ke orde baru, Soeharto juga peduli dengan pembangunan di perdesaan. Dengan niat lebih menyukseskan pembangunan pedesaan, tayangan khusus pun dibuat, mulai dari desa ke desa hingga Klompencapir (kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa). Pak Harto juga mencanangkan program ABRI Masuk Desa (AMD) pada tahun 1978. Soeharto memberikan petunjuk pada Menhankam/Pangab. M Yusuf untuk membangun kemanunggalan ABRI dengan rakyat. Artinya, ABRI harus menyatu dengan masyarakat untuk bersama-sama membangun di pedesaan dan membantu meningkatkan kesejahteraannya.

Personil TNI diberdayakan untuk melakukan pembangunan di desa-desa. Pembangunan irigasi, jembatan dan lain-lain dilakukan untuk mendukung peningkatan sarana dan prasarana yang betul-betul menyentuh langsung kepentingan dan perbaikan kehidupan masyarakat di pedesaan. Saat itu program ini dirasakan penting terutama untuk daerah terpencil yang terisolasi. Pembangunan fisik yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan roda perekonomian masyarakat di daerah karena terbukanya akses yang lebih luas untuk memasarkan hasil bumi dan produk produk yang ada di desa.

Orde baru tumbang, lanjut ke orde reformasi, mulai dari Presiden Habbie, Abdurrahman Wahid, Megawati sampai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap mengutamakan desa dalam prioritas pembangunan nasional. SBY dalam masa pemerintahannya telah berhasil menggolkan Undang-Undang Desa Tahun 2014. Undang-Undang yang bertujuan mengangkat desa pada posisi subjek yang terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Melalui Undang-Undang Desa, sebenarnya juga menempatkan desa sebagai subjek pemerintahan dan pembangunan yang betul-betul berangkat dari bawah.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan juga dijalankan saat pemerintahan Presiden SBY.

Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kembali desa menjadi fokus pembangunan nasional. Desa di pemerintahan Jokowi–JK merupakan bintang dari pembangunan, karena itulah ada slogan “Membangun Indonesia dari pinggiran”.

Selama hampir lima tahun berkuasa, pemerintahan Jokowi–JK banyak melakukan upaya untuk melakukan pembangunan di desa-desa di Indonesia yang jumlahnya mencapai  74.957 desa. Salah satu upaya penting yang dilakukan pemerintah untuk mendukung pembangunan desa adalah meluncurkan Dana Desa sejak tahun 2015 sampai 2019.

Peluncuran Dana Desa ini sendiri menurut Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bertujuan meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.

Sejak tahun 2015–2019 Dana Desa yang telah dikucurkan pemerintah adalah sebesar  Rp 257,67 triliun, dengan rincian Rp 20,67 triliun di tahun 2015, Rp 46,98 triliun di 2016, Rp 60 triliun di 2017, Rp 60 triliun di 2018, dan Rp 70 triliun di 2019. Jika Dana Desa yang digelontorkan jumlahnya makin meningkat tiap tahun, begitu pun penyerapannya. Di tahun 2015, penyerapan Dana Desa di 74,093 desa sebesar 82,72 persen, tahun 2016 penyerapan Dana Desa di 74,754 desa sebesar 97.65 persen, tahun 2017 penyerapan Dana Desa di 74,910 desa sebesar 98.41 persen, dan tahun 2018 penyerapan Dana Desa di 74,957 desa sebesar 99.03 persen.

Dalam pengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa ada beberapa kegiatan yang menjadi prioritas. Kegiatan tersebut adalah bidang infrastruktur, sumber daya manusia dan wirausaha dengan program priotitas yang mencakup Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membangun embung desa, dan membangun Sarana Olahraga Desa (Raga Desa) melalui Padat karya Tunai desa.

Berkat adanya dana desa pula terjadi perkembangan ekonomi masyarakat desa yang tergambar lewat aktivitas BUMDes. Setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah BUMDes. Di tahun 2018 telah berdiri sebanyak 45.549 BUMDes yang ada di sekitar 61 persen desa di seluruh Indonesia. Angka ini meningkat signifikan dibanding tahun 2017 yang hanya ada 39.149 BUMDes. Bumdes yang telah berdiri mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.074.754 orang. Bahkan BUMDes–BUMDes yang ada yang sudah memiliki omzet miliaran rupiah sebut saja BUMDes Desa Ponggok, Desa Kutuh dan Desa Panggungharjo.

Empat tahun berjalan Dana desa sudah digelontorkan oleh Pemerintah Pusat. Lalu, output seperti apa yang sudah dicapai dengan adanya Dana Desa? Sampai Desember 2018 banyak output positif yang dihasilkan dengan adanya Dana Desa. Hal ini dibuktikan dengan telah terbangunnya sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat.berupa 191.600 kilometer jalan desa, 1.140.378 meter jembatan, 8.983 unit pasar desa, 37.830 unit kegiatan BUMDes, 4.175 unit embung desa, 58.931 unit sarana irigasi, 5.371 unit tambatan perah, dan 19. 526 unit sarana olahraga.

Selain itu, Dana Desa juga telah digunakan untuk membangun sarana prasarana penunjang kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan 959.569 unit sarana air bersih, 240.587 unit MCK, 9.692 unit Polindes, 50.854 unit PAUD, 24.820 unit posyandu, 29.557.922 unit drainase, 192.974 unit penahan tanah, dan 45.169 unit sumur bor.

Berbagai program dari Pemerintah Pusat yang dilakukan untuk membangun desa termasuk penggunan dana desa yang efektif mampu menurunkan jumlah desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa berkembang dan mandiri.

Berdasarkan data hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 oleh BPS tercatat jumlah desa tertinggal mengalami penurunan sebesar 6.518 desa dari 19.750 desa pada 2014 menjadi 13.232 desa pada tahun 2018.

Sedangkan, untuk desa berkembang mengalami peningkatan sebesar 3.853 desa dari 51.026 pada 2014 menjadi 54.879 desa pada 2018. Begitu juga dengan desa yang berstatus desa mandiri yang mengalami peningkatan dari 2.894 desa pada 2014 menjadi 5.559 desa pada 2018.

Sumber : https://bisnis.tempo.co/